Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Beli KLIK Disini

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang signifikan terjadi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 juga merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang juga mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Berikut beberapa poin penting terkait perubahan tersebut:

• Perubahan Kedua (UU No. 9 Tahun 2015):

  Undang-undang ini membawa perubahan pada beberapa aspek Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, termasuk dalam hal pembagian urusan pemerintahan. 
Perppu Nomor 2 Tahun 2014 (yang kemudian menjadi UU No. 2 Tahun 2015):
Perppu ini diterbitkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk segera mengatur beberapa hal terkait pemerintahan daerah yang dianggap mendesak. 
Penataan Perangkat Daerah:
Perubahan juga menyentuh penataan perangkat daerah, termasuk pengaturan mengenai Inspektorat Daerah. 
Urusan Pemerintahan:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara rinci mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, yang sebelumnya hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah. 
Asas Otonomi:
Undang-undang ini juga mengatur tentang asas-asas otonomi daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 

Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai pemerintahan daerah, memperjelas pembagian urusan pemerintahan, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

DONASI